Counter

  • Site Counter: 729,117
  • Unique Visitor: 67,367
  • Registered Users: 429
  • Server IP: 115.124.92.102
  • Your IP: 50.17.86.12
  • Since: 2009-01-24
  • Visitors:
  • Today: 222
    This week: 2040
    This month: 8113
    This year: 130731

Orientasi Serikat Pekerja

Pola interaksi dan sejarah orientasi berpikir pekerja hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan ekonomi pada waktu peristiwa itu terjadi, namun kesadaran perlu adanya hubungan industrial yang sehat mulai muncul ketika masa Revolusi Industri di Inggris. Sedangkan di Indonesia mulai gencar di dengungkan ketika masa orde baru. Hubungan Industrial dimaksudkan untuk mengarahkan pada pola hubungan industrial yang sehat, dinamis dan berkeadilan.

Revolusi Industri dianggap mengurangi banyak peran manusia (tenaga kerja) dalam berbagai industri, peran manusia dimaksud digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi Industri mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran dan biaya tenaga kerja sangat murah. Yang paling marah adalah banyaknya pelanggaran HAM. Kemudian pada tahun 1919 mendorong lahirnya ILO (Intenational Labour Organisation), pada awalnya menitik beratkan ke dalam masalah perlindungan tenaga kerja secara fisik. ILO sangat memperhatikan masalah jam kerja yang tidak menentu, serta perlakuan para pemilik perusahaan terhadap para pekerja yang berada di luar batas kemanusiaan.

Tujuan pendirian ILO adalah untuk menegakan masalah Hak Azasi Manusia (HAM). Hak-hak paling penting adalah masalah kebebasan berserikat (freedom of assosiation). Peran ILO dimaksud memiliki hubungan langsung dengan fungsi PBB, karena ILO instrument penting dari PBB, bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kebebasan manusia, khususnya kemerdekaan sipil (Civil liberties). Wujud dari maksud tersebut dapat ditenggarai dari unsur-unsur yang dimuat dalam Konvensi ILO, tertutama di dalam penetapan tujuan ; standard internasional yang perlu diterapkan di bidang ketenagakerjaan ; serta program-program yang dilaksanakan oleh International Labour Office (Instrumen dalam ILO).

Kebebasan berserikat merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Spirit kebebasan yang diatur di dalam Konvensi ILO banyak mendorong tumbuhnya organisasi pekerja, organisasi masa dan organisasi lainnya yang terkait dengan kemerdekaan sipil (Civil libertias). Konvensi ILO memberikan ruang yang luas kepada masalah kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Konvensi ILO No. 87, kebebasan tersebut bukan hanya milik pekerja, melainkan juga diberikan kepada pengusaha.
Pasal dimaksud menyatakan, Bahwa : “Pekerja dan Pengusaha, tanpa perbedaan (distiction) apapun mempunyai hak untuk membentuk dan, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari organisasi yang bersangkutan, untuk ikut organisasi pilihan mereka sendiri tanpa ijin (authorisation) lebih dahulu”. Pengecualian diatur didalam pasal 9, yakni bagi Angkatan Bersenjata dan Polisi boleh ditentukan oleh hukum atau peraturan nasionalnya.

Didalam pasal 2 diatas, disebut-sebut mengenai organisasi pengusaha. Dimaksudkan bukan harus mendirikan SP/SB, apalagi pendirian tersebut untuk tujuan mendinamiosasi SP/SB. Organisasi yang dimaksud adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh para pengusaha sendiri. Di Indonesia yang sering disebutkan sebagai Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menginduk kedalam International Employers Organisation (IEO).
 
Orientasi SP/SB

Dalam paradigma hubungan politik ekonomi ada yang mengaitkan masalah reformasi di Eropa pada abad yang lalu dengan ketenagakerjaan. Jalan reformasi pada saat itu dianggap hasil dialektika dari tarik menarik kepentingan dibidang ketenagakerjaan dan pemodal. Reformasi adalah suatu thesa dari kehendak para pemilik perusahaan untuk menyelamatkan kepentingannya, berhadapan dengan antithesa dalam bentuk kehendak pekerja untuk merebut kekuasaan dan pengaturan masalah sosial ekonomi. Sampai saat ini masih nampak adanya dialektika tersebut, sehingga membentuk orientasi tersendiri. Hal ini mendorong perlunya hubungan industrial yang sehat, dinamis dan berkeadilan.

Sejarah terbentuknya orientasi berpikir diatas tentu agak berbeda dengan orientasi pekerja di BUMN. Sejarah orientasi pekerja di BUMN lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran tentang adanya misi dari BUMN tersebut. Di Indonesia, BUMN dimasa lalu diarahkan untuk berperan sebagai stabilisator perekonomian dan agent development. Hanya memang ada kewajiban yang sangat penting, yakni harus mendapatkan keuntungan untuk membiayai usahanya.

Orientasi didalam kamus bahasa Indonesia berarti peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yang tepat dan benar ; atau pandangan yg mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi SP/SB dapat diartikan sebagai cara untuk menentukan sikap (arah) yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran SP/SB. Orientasi SP tertuju kepada kesejahteraan pekerja yang lebih baik, seperti pada idiom : kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan kehidupan hari nanti harus lebih baik dari hari ini. Untuk alasan kesejahteraan, tidak jarang membawa SP/SB dan para aktifis pekerja melibatkan diri didalam proses perubahan sistim politik – ekonomi negara dan kebijakan perusahaan.

Orientasi SP/SB di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsipnya yang dimuat di dalam UU tentang SP/SB dan ketenagakerjaan lainnya. Saat ini dituangkan di dalam UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja ; UU No.13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan ; dan UU No.2/2004 tentang Perselisishan Hubungan Industrial. Orientasi SP/SB menitik beratkan ke dalam suatu nilai yang hakiki dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya ; menjamin kelangsungan perusahaan ; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di dalam perjalanannya, orientasi SP/SB sangat dipengaruhi oleh skala prioritas masalah yang harus diselesaikan. Biasanya ditenggarai dari penetapan prioritas yang menyangkut kesejahteraan dengan kinerja perusahaan dalam Program Kerja SP/SB.
 
Kebijakan Perusahaan (Mikro).

Upaya untuk memenuhi kesejahteraan yang paling sensitif menyangkut masalah pengupahan, yakni upah minimum dan upah kerja lainnya. Masalah upah minimum sering terjadi kesalahan menafsirkan. Upah minimum dianggap tingkat pengupahan. Jika perusahaan telah membayar sebesar upah minimum, tanpa mempertimbangkan tingkat, masa kerja dan lain sebagainya, maka sudah menganggap memenuhi ketentuan. Padahal pengertian upah minimum adalah upah terendah bagi pekerja tingkat bawah, dalam masa kerja kurang dari satu tahun. Sehingga pekerja yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dan telah bekerja lebih dari satu tahun maka perlu menerima upah yang lebih besar dari upah minimum.

Masalah yang sering timbul, seperti tunjangan, kenaikan upah, struktur upah, dan skala upah sering menjadi penyebab terganggunya hubungan industrial. Berdasarkan penelitian pada tahun 2003, sekitar 80% kasus hubungan kerja dan hubungan industrial disebabkan masalah tersebut. Persoalan yang mungkin timbul dikelak kemudian hari terkait dengan fasilitas bagi pekerja yang sudah mulai di rationalisasikan oleh sistim keuangan perusahaan, sebagaimana diatur didalam PSAK. Penundukan sistim keuangan ini memberikan warna baru bagi pemberian remunerasi dan cenderung dianggap pekerja memangkas kesejahteraannya.

Masalah kesejahteraan pekerja idealnya sangat ditentukan oleh tingkat kinerja perusahaan, semakin besar keuntungan suatu perusahaan maka semakin baik pula kesejahteraan pekerja. Sehingga ada korelasi antara kesejahteraan dengan kinerja perusahaan. Persoalan akan muncul ketika peningkatan laba perusahaan dilepaskan dari perlunya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Biasanya karena tergantung pada aturan perusahaan atau kebijakan pemilik perusahaan. Dalam peristiwa demikian diniscayakan hubungan industrial akan terganggu.
 
Kebijakan Politik Ekonomi (Makro)
Masalah sistim politik - ekonomi negara akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan tingkat kemakmuran umum, termasuk kemakmuran para pekerja. Kebijakan politik ekonomi adakalanya dianggap penyebab berkurangnya tingkat kesejahteraan yang seharusnya diperoleh pekerja. Para aktifis pekerja umumnya beranggapan bahwa masalah tersebut merupakan koridor SP, karena berpengaruh langsung terhadap kesejahtraan pekerja.
Di Inggris misalnya, organisasi pekerja (partai buruh) menjadi bidan penting bagi munculnya liberalisasi ekonomi. Di belahan barat lainnya kaum pekerja menentang globalisasi dan neo liberal yang dianggap bidan kapitalisme baru. Penentangan dimaksud terkait pula dengan munculnya semangat anti pasar bebas, yang tidak kondusif bagi proteksi negara terhadap warganya yang tidak mampu bersaing dengan kekuatan modal besar.

Liberalisasi ekonomi dan privatisasi pernah membuktikan kejayaannya, terutama ketika Inggris mampu membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan dengan perancis tanpa biaya pemerintah. Semangat ini merebak ke belahan Perancis dan Amerika. Sehingga ada yang menyebut dengan istilah “Kapitalisme Anglo Saxon”.

Perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi dianggap mampu mendinamisasikan pertumbuhan usaha dan dapat memenuhi kesejahteraan pegawai secara maksimal. Sejak saat itu muncul orientasi baru, bahwa nasionalisme kaum pekerja adalah kesejahteraan. Dalam konsep ini tidak ada lagi pertimbangan, apakah perusahaan itu milik negara atau milik pengusaha, karena yang penting adalah : “siapa yang bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik”. Sedangkan pendapatan negara berasal pajak-pajak perusahaan. Makin tinggi keuntungan perusahaan makin besar pajak yang diterima negara, bahkan negara dianggap tidak perlu harus bersusah payah mengurus BUMN, negara cukup mengatur regulasi yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat.

Liberalisasi dan Privatisasi memiliki konsekuensi, yaitu berkurangnya peran negara terhadap permasalahan warganya, lebih cenderung mendorong munculnya hak-hak individu dibandingkan hak-hak kolektif. Negara tidak dapat memihak salah satu pihak (pemilik modal atau para pekerja) untuk alasan apapun, harus memperlakukan sama, tidak ada proteksi atau subsidi kepada siapapun, termasuk kepada warganya yang lemah. Semangat ini sama dengan yang dimaksudkan didalam Konvensi ILO No. 87. Negara hanya sebagai wasit dan pembuat kebijakan. Dia memiliki kontrol dari perundang-undangannya, apakah ada pelanggaran atau tidak. Kekuatan dan kelemahan suatu pihak tergantung dari kemampuan melakukan survival, di sini terjadi hukum besi ”free fight competition”. Pada tahap ini timbul perdebatan mengenai dampak positif dan negatifnya.

Pihak yang menganggap berdampak positif lebih melihat kepada hasilnya yang mendorong timbulnya spirit fichting para pekerja dan perusahaan. Sedangkan dari sisi negatif menafsirkan bahwa sistim ini lahan subur Kapitalisme, hanya menguntungkan pihak pengusaha – pemilik modal besar, karena dianggap memiliki sumber daya yang lebih kuat. Perdebatan demikian merupakan hal yang paling klasik.

Sebelumnya pernah memicu munculnya perang dingin antara Ideologi Komunis (timur) dan negara sosialais lainnya dengan Kapitalisme (barat). Ketika perang dingin berakhir masalah berubah menjadi urusan utara (negara kaya) dengan selatan (negara miskin). Sehingga dalam orientasi berpikir kaum sosialis beranggapan bahwa urusan dunia ini hanya dominasi dari masalah ekonomi, seperti kaya – miskin, tertindas – penindas, buruh – pemilik modal.

Paradigma di atas menjadi sangat menakutkan ketika masalah ketenagakerjaan direduksi pada kontradiksi-kontradiksi sosial dan ekonomi yang tak kunjung menemukan jalan keluarnya. Di sisi lain para pemodal barat sangat asyik dengan laju pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan proses pemerataan dan keadilan di negara ketiga.

Paradigma tersebut pernah terpatahkan ketika Anthony Giddens merumuskan buku tentang “The Third Way”. Anthony Giddens memberikan thesa bahwa urusan dunia bukan hanya seperti apa yang ada di dalam paradigma kaum sosialis, melainkan tersegmentasi menjadi masalah buruh, lingkungan hidup, gender, HAM dan persoalan lainnya. Namun apapun masalah dan teorinya, praktek sistim ekonomi sekarang dianggap gagal dan meninggalkan bom waktu munculnya krisis global yang penuh ketidakpastian. Bagi pekerja menyisakan masalah berkurangnya lowongan kerja dan menambah pengangguran akibat PHK.

Dialektika dari masalah ketenagakerjaan di atas menunjukan bahwa di dalam persoalan yang lebih luas terdapat korelasi antara orientasi ketenaga kerjaan dengan kebijakan politik ekonomi, sedangkan didalam suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh kebijakan ketenaga kerjaan dan keputusan perusahaan (bisnis dan ketenaga kerjaan). Dialektika tersebut mengubah-ubah orientasi berpikir segenap insan yang merasa perlu terlibat di dalamnya. Namun orientasi menjadi rumit ketika muncul kontradiksi yang menciptakan disintegrasi terhadap hubungan industrial.
Di sini perlu ada kesadaran para pihak, yakni pengusaha, pekerja dan negara untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Orientasi terhadap pola hubungan industrial yang sehat akan menciptakan pertumbuhan usaha, kesejahteraan pekerja dan memenuhi kepentingan negara. Pola orientasi demikian merupakan sinergi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan.
 
Orientasi SP BNI
Orientasi SP BNI saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perlunya mempertahankan BNI dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Dalam hal kesejahteraan anggota sangat terkait erat dengan perlunya menjamin hak-hak anggota. Orientasi ini diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan. Biasanya ikut dipertimbangkan tingkat prioritas masalah yang perlu segera diselesaikan dan cara-cara menyelesaikan masalah tersebut.

Hakekat dari menjaga keberadaan BNI berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan. Mempertahankan BNI sebagai asset bangsa adalah suatu orientasi yang menitikberatkan ke dalam suatu nilai yang hakiki dari kesejahteraan pekerja. Lebih jauh menyangkut kesejahteraan anggota dan keluarganya ; menjamin kelangsungan perusahaan ; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Orientasi demikian merupakan suatu hal yang riil dan rational, bahkan dibenarkan di dalam spirit yang terkandung didalam UU. No.21/200, tentang SP/SB.

Orientasi berpikir SP BNI tentang kesejahteraan, mampu mengantarkan kedalam proses kesadaran untuk meningkatkan kinerja perusahaan, suatu bentuk lain dari eufimisme mempertahankan keberadaan BNI. Kesadaran demikian sangat jelas tertera didalam visi dan misi program kerja 2006 – 2008 dan 2008 – 2010. SP BNI menitik beratkan pencapaian kesejahteraan melalui peningkatan kinerja perusahaan. Lebih lanjut di rumuskan menjadi program kerja organisasi. Kesadaran ini mengantarkan pula kedalam satu langkah mencapai tujuan kesejahteraan, yakni Industrial Peace. Jika industrial peace tercapai maka timbul ketenangan kerja (bagi pekerja) dan ketengan berusaha bagi perusahaan (asp).